SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG              JALAN MAYJEN YUNUS SAMOSIR No.93 TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA.              SILAHKAN HUBUNGI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG, KAMI MELAYANI PARA PENCARI KEADILAN DENGAN MOTTO SIHOBUK :              "SENYUM"       "INOVATIF"       "HANDAL"       "OBJEKTIF"       "BERSINERGI"       "UNGGUL"       "KREATIF"              TERIMAKASIH KEPADA PENGUNJUNG YANG KAMI CINTA TELAH BERKUNJUNG DI WEBSITE PENGADILAN NEGERI TARUTUNG. Penyitaan

                                                                                                                                      HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Penyitaan

  1. Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin/ persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik.

  2. Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya Mengetahui.

  3. Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.

  4. Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain.

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 53-54.