Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi

on Selasa, 16 Februari 2021. Posted in Berita

Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi

Hari Selasa, tanggal 16 Febuari 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Tarutung, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Bapak Golom Silitonga, S.H., M.H., dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Bapak Hendra Hutabarat, S.H., para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Karyawan/Staff dan tenaga honorer Pengadilan Negeri Tarutung.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, Ibu Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam sosialisasi tersebut beliau menyampaikan bahwa benturan kepentingan merupakan situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tarutung memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya, sedangkan gratifikasi adalah pemberian uang barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk menghindarkan diri dari situasi benturan kepentingan, pejabat/pegawai sedapat mungkin mengetahui agenda yang akan dibahas untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari pengambilan keputusan. Sedangkan untuk menghindarkan diri dari ancaman pidana terhadap gratifikasi, maka pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi harus melaporkan gratifikasi yang diterima ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Bapak Hendra Hutabarat, S.H., menekankan kepada seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tarutung agar memahami peraturan-peraturan terkait benturan kepentingan dan gratifikasi dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Tarutung sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Hari Selasa, tanggal 16 Febuari 2021, bertempat di Ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Tarutung, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Pengadilan.

Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Bapak Golom Silitonga, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Bapak Hendra Hutabarat, S.H., para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional dan Karyawan/Staff serta tenaga honorer Pengadilan Negeri Tarutung.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, Ibu Putri Januari Sihombing, S.H., dengan mematuhi protokol kesehatan.

Dalam sosialisasi tersebut beliau menyampaikan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung tertanggal 9 Febuari 2012 telah mengeluarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tarutung mengetahui standar pelayanan publik yang berlaku sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.