LHKPN

PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

2.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan

3.     Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

DAFTAR WAJIB LAPOR LHKPN 2021 PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

No

NAMA

JABATAN

BUKTI KIRIM

1

GOLOM SILITONGA, S.H, M.H

Ketua

Lihat

2

HENDRA HUTABARAT, S.H

Wakil Ketua

Lihat

3

AGUNG CORY FONDRARA DODO LAIA, S.H.,M.H

Hakim

Lihat

4

NUGROHO JOKO PRAKOSO SITUMORANG, S.H

Hakim

Lihat

5

NATANAEL, S.H

Hakim

Lihat

6

YOSEPHINE ARTHA IN AVRIELLY, S.H

Hakim

Lihat

7

RIKA ANGGITA JULYANTI, S.H

Hakim

Lihat

8

GLORY AUDINA RENTA CAROLINE ,S.H

Hakim

Lihat

9

PUTRI JANUARI SIHOMBING,S.H

Hakim

Lihat

11

ESTHER WITA SIMANJUTAK,S.H

Hakim

Lihat

12

DANIEL KEMIT, SH

Panitera

Lihat

13

PENDI PARDAMEAN HUTASOIT, S.H

Sekretaris

Lihat

14

RONALD JULIUS TAMPUBOLON,S.H

Panitera Muda Pidana

Lihat

15

ADDHIE YUS PRAMANA PUTRA ,S.H.M.H

Panitera Muda Perdata

Lihat

16

MARTIN OCTAVIANUS SITORUS,S.H.M.H

Panitera Muda Hukum

Lihat

 17

DORMAN SORMIN, S.H 

Panitera Pengganti 

Lihat 

18

MARULAM PANGGABEAN

Panitera Pengganti 

Lihat

19

PARDOMUAN SIHOMBING 

Panitera Pengganti 

Lihat

WAJIB LAPOR

 

PN YANG SUDAH MELAPORKAN ONLINE

 

PN YANG BELUM MELAPOR

19 ORANG

13 ORANG

6 ORANG