LHKASN

PERATURAN MENGENAI LHKPN

 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

DAFTAR WAJIB LAPOR LHKASN 2021 PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

No

NAMA

JABATAN

BUKTI KIRIM

1

TODO KRISTINA SIMANJUNTAK, SH

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Tarutung

Lihat

2

SAHAT PARLINDUNGAN S

SAHAT PARLINDUNGAN S

Lihat

3

LINDUNG SITUMORANG


Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Tarutung

Lihat

4

ENDY JEREMES AYAL, S.H

Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung

Lihat

5

LAMHISAR SIANTURI

Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung

Lihat

6

DANIEL MANURUNG

Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung

Lihat

WAJIB LAPOR

 

PN YANG SUDAH MELAPORKAN ONLINE

 

PN YANG BELUM MELAPOR

6 ORANG

1 ORANG

5 ORANG