LHKPN

PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1.     Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

2.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan

3.     Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

DAFTAR WAJIB LAPOR LHKPN 2025 PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

No

NAMA

JABATAN

BUKTI  KIRIM

1

MARTA NAPITUPULU, S.H.,M.H

KETUA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat
2

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,M.H

 WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat
3

NUGROHO JOKO PRAKOSO SITUMORANG, S.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

4

NATANAEL, S.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

 5

YOSEPHINE ARTHA IN AVRIELLY, S.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat
 6

RIKA  ANGGITA JULYANTI, S.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

7

GLORY AUDINA RENTA CAROLINE, S.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

8

PUTRI JANUARI SIHOMBING, S.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

9

ESTHER WITA SIMANJUTAK, S.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

10

TRISNO SIMANULLANG, S.H., M.H

HAKIM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

11

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., M.H

PANITERA  PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

12

PENDI PARDAMEAN HUTASOIT, 

SEKRETARIS  PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

13

 PUNIA HUTABARAT, S.H.

PANITERA MUDA PIDANA  PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

 Lihat

14

DORMAN SORMIN, S.H.

PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

 15

HOTLI HALOMOAN SINAGA

PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

       

WAJIB LAPOR

 

YANG SUDAH MELAPORKAN ONLINE

 

YANG BELUM MELAPOR

15 Orang
15 Orang

   -