LHKASN

PERATURAN MENGENAI LHKPN

 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

DAFTAR WAJIB LAPOR LHKASN 2022 PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

No

NAMA

JABATAN

BUKTI KIRIM

1

AGNES CHINTIA HUTAGALUNG, A.Md.A.B.

BENDAHARA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

1

 

KEPALA SUB. BAGIAN UMUN DAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

 

2

RIFKA, S.H.

KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA  PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

3

TODO KRISTINA SIMANJUNTAK, S.H. 

KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

4

LAMHISAR SIANTURI

JURUSITA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

5

DANIEL MANURUNG 

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

6

ALFIAN FERNANDO BERNARDUS, S.T.  

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG 

Lihat

7

RONAL ARITONANG, S.E. 

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

9

RINA WATI SITORUS, S.H.

 PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

10

EKINIA KAROLINA SEBAYANG, S.H.

CALON PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG 

 Lihat

11

 PETRA SITUMORANG, S.H

CALON PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG 

 Lihat

12

ANDIKA PURNOMO, A.M.D

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

13

MIKAYANA GARDENOVTRI BR SITUMEANG, A.Md.A.B.

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

14

ELTI VIANITA BR GINTING, A.Md.A.B.

CALON PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG  

Lihat

WAJIB LAPOR

 

PN YANG SUDAH MELAPORKAN ONLINE

 

PN YANG BELUM MELAPOR

 13 ORANG

 13 ORANG