LHKASN

PERATURAN MENGENAI LHKPN

 Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

DAFTAR WAJIB LAPOR LHKASN 2021 PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

No

NAMA

JABATAN

BUKTI KIRIM

1

RIFKA, S.H.

BENDAHARA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

1

LINDUNG SITUMORANG

KEPALA SUB. BAGIAN UMUN DAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

2

SAHAT PARLINDUNGAN S

KEPALA SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA  PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat 

3

TODO KRISTINA SIMANJUNTAK, S.H. 

KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

4

LAMHISAR SIANTURI

JURUSITA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

 

5

DANIEL MANURUNG 

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

 

6

ALFIAN FERNANDO BERNARDUS, S.T.  

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG 

Lihat 

7

RONAL ARITONANG, S.E.

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

9

RINA WATI SITORUS, S.H.

CALON PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

10

ANDIKA PURNOMO, A.M.D.

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Lihat

11

MIKAYANA GARDENOVTRI BR SITUMEANG, A.Md.A.B.

CALON PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

 Lihat 

12

ERWIN HAMONANGAN SIHOMBING

PEGAWAI NEGERI SPIL PENGADILAN NEGERI TARUTUNG  

Lihat

WAJIB LAPOR

 

PN YANG SUDAH MELAPORKAN ONLINE

 

PN YANG BELUM MELAPOR

 12

 10

 2